oleh

Marak Kekerasan Seksual, Senator: RUU PKS Urgen

SatuTinta.com, Bengkulu – Kembali maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu akhir-akhir ini mendorong kegerahan banyak pihak yang ingin agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.

“Saya simak dari media-media di Bengkulu bahwa kekerasan ini terus berlanjut, belum ada matinya. Malah baru-baru ini sudah ada modus prostitusi online yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur berstatus pelajar. Astaghfirullah,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (2/2/2021).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini mengapresiasi rekan-rekannya di DPR RI yang punya risau agar kekerasan seksual ini bisa dicegah dan dihentikan dengan memasukkan kembali RUU PKS dalam Prolegnas tahun 2021.

“Jangan ada lagi yang menganggap bahwa masalah ini tidak penting. Situasi di tengah-tengah masyarakat sudah darurat. Tindakan pencegahan dan penghentian perlu dilakukan dengan segera sebelum jatuh korban-korban berikutnya,” ungkap Riri Damayanti.

Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia ini menjelaskan, budaya kolot yang meletakkan kehormatan dan harga diri perempuan lebih rendah dibanding laki-laki tidak lagi cukup dicegah dengan gerakan penyadaran.

“Kalau masih ada yang menganggap wajar pria mengganggu perempuan, malah sampai berbangga-bangaan karena bisa melakukan kekerasan dalam pacaran sebagai sebuah penaklukan yang layak dihargai, pantas dihukum berat lewat aturan yang ketat,” sampai Riri Damayanti.

Perempuan dengan gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini mengaku prihatin melihat data Komnas Perempuan bahwa sepanjang 2020 sebanyak 4.849 perempuan mengalami kekerasan seksual atau dalam 12 tahun terakhir naik delapan kali lipat.

“Jadi sudah tidak ada alasan lagi, semua butuh aturan hukum yang bisa mencegah atau mengurangi kekerasan seksual sehingga lahir substansi kebijakan yang mencakup bukan hanya aspek pidana, tapi juga aspek pemulihan dan upaya penghapusan kekerasan seksual,” tegas Riri Damayanti.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini mengimbau kepada setiap partai politik di parlemen untuk mendorong agar seluruh kadernya ikut mengawal agar RUU PKS ini tidak lagi keluar dari Prolegnas 2021.

“Malah seharusnya cepat disahkan. Mari hormati hak ratusan ribu korban, bahkan jutaan keluarga korban yang pernah mengalami kekerasan seksual. Bukan hanya partai politik, saya juga mengajak semua generasi muda sama-sama ambil bagian aktif cegah kekerasan seksual dengan berbagai kegiatan. Saya siap diajak bekerjasama,” imbau Riri Damayanti.

Data terhimpun, Senin (25/1/2021), Polres Rejang Lebong berhasil mengamankan tiga mucikari prostitusi online yang terdiri dari seorang perempuan serta dua orang perempuan di bawah umur.

Mereka diduga telah menyiapkan tempat berhubungan badan dan telah menjual korban yang rata-rata masih berumur antara 14 hingga 17 tahun dan berstatus pelarjar kepada lelaki hidung belang untuk berhubungan badan dan mendapatkan komisi dari hasil transaksi antara Rp50 ribu hingga Rp150 ribu.

Sementara gerakan menuntut dan mengawal pengesahan RUU PKS terus berlanjut. Sebagaimana yang diinisasi oleh Lentara Indonesia melalui sebuah petisi dengan tema Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual. Hingga Selasa (2/2/2021), petisi ini telah ditandatangani sebanyak 342.608 kali.
Petisi tersebut meyakini bahwa siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual (anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dewasa, laki-laki dewasa) adalah korban yang harus dilindungi karena perbuatan pelaku adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pemenuhan hak korban adalah hal utama yang menjiwai setiap rumusan pasal di dalamnya. [**]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed