oleh

Senator Riri Minta Tuntaskan Amanah Reformasi

SatuTinta.com, Bengkulu – Reformasi telah bergulir selama lebih dari dua dekade. Sementara agenda-agenda reformasi seperti penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) termasuk orang hilang serta usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme masih tampak buram.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief dalam peringatan 23 tahun reformasi meminta kepada pemerintah untuk memobilisasi energinya untuk memperkuat usaha mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dan mencegah dilemahkannya lembaga-lembaga antirasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tidak terasa reformasi sudah 23 tahun bergulir. Tapi masih banyak amanah reformasi yang belum tuntas seperti agenda pemberantasan korupsi. Akhir-akhir ini justru kasus-kasus korupsi yang terungkap di publik semakin mengkhawatirkan, mulai dari melibatkan aparat hingga dikorupsinya dana-dana bantuan sosial,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Jumat (21/5/2021).

Perempuan berparas ayu dengan hijabnya itu menjelaskan, kondisi Indonesia kini tengah menghadapi tantangan yang serius yang semakin hari semakin kompleks seperti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang kian meluas akibat pandemi covid-19.

“Ada ancaman krisis parah, lebih parah dari 1998. Reformasi harusnya mendorong bangsa ini mampu melewati berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi, bukannya justru tetap mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan,” tandas Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang meraih gelar Putri Dayang Negeri dari Masyarakat Adat Tapus ini memaparkan, menghapus stigma masyarakat terkait birokrasi pemerintah yang lamban, tidak responsif dan tidak melayani dengan baik merupakan beberapa aspirasi yang harus segera direspon.

“Saya mengatakan ini karena saya sebenarnya juga bagian dari pemerintah, mari sama-sama bulatkan tekad untuk lebih peka terhadap apa yang diinginkan masyarakat. Berikan pelayanan terbaik. Buka mata dan telinga untuk melihat dan mendengar masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat,” ajak Hj Riri Damayanti John Latief.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini berharap, semangat reformasi dapat diwujudkan dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 dimana pemerintah telah mengumumkan membutuhkan ASN di tahun 2021 sebanyak 1.275.384, termasuk kebutuhan untuk PPPK Guru dan non-Guru.

“Mudah-mudahan dengan masuknya jutaan orang-orang baik dalam pemerintahan, agenda-agenda reformasi dapat diwujudkan. Saya optimis pemerintah punya komitmen yang kuat dalam hal ini. Mari sama-sama dikawal,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.

Data terhimpun, capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 turun tiga poin berada di poin 37 melorot bila dibandingkan setahun sebelumnya di poin 40.

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi raport merah atas kinerja KPK di tahun 2020 berdasarkan persentasi penindakan KPK yang sangat minim, yaitu hanya sekitar 13 persen dari target 120 kasus.

Melorotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang melorot tersebut disinyalir akibat turunnya kepercayaan publik terhadap KPK yang kian melemah sejak terbitnya regulasi baru tahun 2019 yang lalu. [MM]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed