oleh

Persoalan Kesejahteraan Sosial Jangan Dipandang Sebelah Mata

SatuTinta.com, Bengkulu – Masalah kesejahteraan sosial kian tampak nyata khususnya yang timbul akibat pandemi covid-19 dan di tengah berlangsungnya bulan Ramadan 1442 Hijriah. Gelandangan dan pengemis bisa ditengok di tempat-tempat ibadah, persimpangan jalan dan pusat-pusat perbelanjaan, tak terkecuali di sudut-sudut keramaian yang ada di Bengkulu.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menilai, persoalan kesejahteraan sosial tidak bisa dipandang sebelah mata dan persoalan biasa.

“Solusinya juga tidak bisa solusi biasa. Harus ada solusi jangka panjang bagaimana masalah kesejahteraan sosial ini tetap memanusiakan manusia, bukan sekedar dirazia dan dibina sekedarnya atau dipulangkan ke kampung halamannya,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (4/5/2021).

Meski tak menolak model-model penertiban, Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini melanjutkan, ia berharap pendekatan yang dilakukan kepada gelandangan dan pengemis tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

“Yang membawa anak-anak panas-panasan, yang nggak peduli tertib lalu lintas, yang sikapnya kasar pas minta-minta dan yang kayak ini ditertibkan boleh, tapi tetap dengan humanis, nggak boleh kasar selama pemerintah belum bisa memberikan solusi kongkrit buat mereka,” ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang meraih gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini menyampaikan, sebelum pandemi covid-19 persoalan kemiskinan dan pengangguran telah menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan.

“Untuk menyelesaikannya perlu solusi jangka panjang. Negara harus hadir untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai warga Indonesia,” harap Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan, negara harus memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya, terutama terhadap kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Selama ini memang sudah ada bantuan-bantuan sosial, bantuan bedah rumah, beasiswa, jaminan kesehatan dan lain-lain. Masalahnya seringkali jumlah bantuannya tidak sebanding dengan jumlah yang membutuhkan dan banyak yang tidak tepat sasaran. Silahkan cek datanya. Mudah-mudahan ini bisa dibenahi,” tutur Hj Riri Damayanti John Latief.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menambahkan, pemerintah juga harus secara kreatif mengembangkan industri nasional yang kuat dan mandiri agar negara memiliki banyak ruang untuk membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan negara.

“Pajak yang adil efektif untuk menambah pendapatan negara seperti industrialisasi. Atau kayak di Bengkulu bisa dengan model mengoptimalkan aset-aset terbengkalai seperti Mess Pemda dan lain sebagainya,” ucap Hj Riri Damayanti John Latief.

Data terhimpun, berdasarkan laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019 lalu mencatat sebanyak 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.

Sementara jumlah rakyat miskin dengan ukuran pengeluaran Rp16 ribu per hari berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari jumlah penduduk dan bisa melebihi separuh penduduk bila nominal standar keterpenuhan hak dasar tersebut dinaikkan.

Lalu terdapat 22 juta warga Negara Indonesia yang kesulitan mengakses kebutuhan pangannya, 72 persen belum bisa mengakses air bersih dan 25 juta warga negara kita yang belum punya tempat tinggal. [MM]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed