oleh

Indonesia Merdeka Dalam Cengkraman Oligarki

Kemerdekaan merupakan jempatan emas menuju masyarakat sama dapat, sama rata, ( masyarakat yang adil dan makmur) sabda Bung Karno dalam pidato di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menjelang Indonesia merdeka di proklamasikan, pidato tersebut tersebut memuat tujuan besar Indonesia merdeka kedepannya meskipun faktanya setelah 75 tahun Indonesia merdeka cita-cita besar tersebut tidak kunjung terwujud, malahan semakin jauh dari tujuan luhur Indonesia merdeka.

Para pendiri bangsa memperjuangkan Indonesia merdeka untuk menjadi  besar, bangsa yang melayani segenap masyarakatnya dengan spirit satu untuk semua,  berangkat dari kesadaran itulah para pendiri bangsa menetapkan rel sebagai tempat berjalannya Indonesia Merdeka dalam bentuk UUD 1945, dan Pancasila, rel tersebut sangat jelas  sebelum akhirnya kejatuhan Soekarno dari puncak kekuasaan mengubah tujuan mulia Indonesia merdeka yang semula ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dibidang bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, merupakan cita-cita besar yang sirna dibajak oleh kapitalisme melalui Soeharto.

Ibarat rel kereta api oreantasi pemerintahan di era Soeharto adalah melayani kepentingan modal, itu jelas terlihat dengan menetapkan UU PMA NO. 1 Tahun 1967 membuka ruang bagi dimulainya era liberalisasi ugal-ugalan, dan membajak tujuan Indonesia merdeka yang semula di tetapkan para pendiri bangsa, rel pemerintahan di era Soeharto tidak lagi mau mencapai stasion yang dimaksud oleh para pendiri bangsa, melainkan nyasar ketempat yang salah, dimana stasion tersebut sepenuhnya mempermudah akses oligarki untuk merampok sumber daya kita dan mengabaikan kepentingan rakyat, masinis dan penumpangnya juga hanya diisi oleh oligarki dan kroni-kroninya.

Akibat kesalahan tujuan dari rel hasil bentukan orde baru, Indonesia merdeka yang tadinya meninggikan derajat rakyatnya dan percaya diri dengan kemampuan bangsanya sendiri dengan segala potensi anak bangsa dan segala sumberdaya yang terkandung didalamnya, kini Indonesia merdeka yang tadinya optimis telah memberikan akses terhadap segala kekayaan bangsanya terhadap kapitalisme, dan memilih menjadi bangsa kuli, yang bahkan untuk bertahan hidup masih bergantung pada utang luar negeri yang tidak berkesudahan.

Baca: Tim Telaah KPK dapat Bukti Tambahan, PRIMA Minta Luhut dan Erick Segera Diproses

Penindasanpun terhadap rakyat kecilpun tak terelakan, dimana pemerintahan yang tadinya diperjuangkan untuk menjadi demokratis, kini menjadi sangat suka sekali memobilisasi pasukan untuk memukul rakyat, bahkan hampir tiap bulan, tiap hari terjadi bentrokan antara aparat dan masyarakat, jurang kemiskinan antara si-kaya dengan si-miskinpun makin tajam, pengangguran makin bertambah, ruang demokrasi yang di perjuangkan dengan darah oleh anak-anak muda pada tahun 1998-pun kian tertutup, dengan berlakunya Parlemen Threshold dan President Threshold sebagai bentuk penegasan bagi masyarakat betapa kuatnya cengkraman oligarki menerkam Indonesia.

Ucapan bahwa Indonesia saat ini sedang dicengkram oleh kaum oligarki terbukti, dibidang ekonomi oligarki begitu perkasa dengan menciptakan ketimpangan luar biasa, yang merupakan akibat dari kebijakan publik yang terliberalisasi, ketimpanganpun tak terelakan dari data yang dikeluakan sendiri oleh pemerintah melaului BPS bahwa sebanyak 50 persen sumber daya indonesia dikuasai oleh 1 persen orang terkaya di Indonesia, atau fakta lain bahwa sebanyak 4 orang terkaya Indonesia setara dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia Ini diungkapkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.

Bukan hanya politik dan ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama,  budaya, dan berbagai macam sendi kehidupanpun juga mengalami proses liberalisasi ugal-ugalan.

Sebagai contoh bidang kesehatan sudah terlihat jelas, betapa ganasnya oligarki, dalam menangani krisis covid-19 yang tengah melanda masyarakat akibat dari pademi yang berkepanjangan, pemerintahan yang oligarkis justru memanfaatkan kecemasan masyarakat untuk melakukan pemerasan terdap rakyat, rasa kemanusiaan kaum oligarki bukannya hanya tidak tergugah, tetapi sebaliknya kaum oligarki melihat penderitaan rakyat tersebut sebagai peluang untuk mengambil keuntungan, itu terlihat jelas dengan terlibatnya beberapa Mentri dan kroni-kroninya dalam bisnis jual beli Antigen, PCR dan alat kesehatan lainnya.

Disisi lain, ditengah kepanikan masyarakat yang sedang berperang melawan covid-19, pemerintah dan DPR RI justru memanifulasi kepanikan masyarakat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan kontrofersial yang memantik protes masyarakat seacara besar-besaran, seperti menunjuk ketua KPK beserta pengurusnya yang dianggap sebagai upaya mengamankan kepentingan oligarki, serta mengesahkan UU KPK, dan yang paling kontrofersial tentu saja pengesahan UU Cipta kerja.

Kebijakan-kebijakan demikian hanyalah sebagian contoh yang muncul sebagai akibat dari menguatnya interfensi oligarki terhadap kebijakan publik, seperti kita ketahui dibawah kendali oligarki, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sangatlah marak, hal inilah juga yang mendorong oligarki berusaha mengangkangin KPK yang dianggap sebagai penghalang dalam melakukan praktek KKN di Indonesia.

Penulis: Dominggus Maghu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed